Para jaksa agung negara bagian dari berbagai spektrum politik menentang keras ketentuan kontroversial yang akan menghentikan regulasi AI di tingkat negara bagian selama satu dekade.
Kebijakan ini merupakan bagian dari paket rekonsiliasi anggaran "One Big Beautiful Bill Act" yang lolos di DPR dengan suara tipis 215-214 pada 22 Mei. Jika diberlakukan, aturan ini akan mencegah negara bagian untuk menegakkan undang-undang yang secara khusus mengatur sistem kecerdasan buatan selama 10 tahun ke depan. Hal ini juga akan membatalkan regulasi AI yang sudah ada di negara bagian seperti California, yang telah memiliki undang-undang terkait deepfake berbasis AI, aplikasi kesehatan, dan gambar eksplisit tanpa persetujuan.
"Moratorium ini berarti bahkan jika sebuah perusahaan dengan sengaja merancang algoritma yang menyebabkan kerugian yang dapat diperkirakan — terlepas dari seberapa disengaja atau parah pelanggarannya maupun seberapa besar dampaknya — perusahaan pembuat teknologi bermasalah tersebut tidak akan bertanggung jawab di hadapan pembuat undang-undang maupun publik," tulis para jaksa agung dalam surat bersama mereka.
Usulan ini telah menciptakan aliansi politik yang tidak biasa. Meski didukung oleh perusahaan teknologi besar seperti Google, yang menyebutnya sebagai "langkah awal penting untuk melindungi keamanan nasional dan memastikan kepemimpinan AI Amerika tetap berlanjut," moratorium ini mendapat penolakan tidak hanya dari Partai Demokrat, tetapi juga dari sebagian anggota Partai Republik di Senat. Senator Marsha Blackburn (R-Tennessee) menyatakan kekhawatirannya bahwa aturan ini akan meniadakan ELVIS Act di negaranya, yang melindungi artis dari deepfake AI.
Para pendukung berpendapat bahwa moratorium ini akan mencegah terjadinya tumpang tindih regulasi di berbagai negara bagian dan memberi waktu bagi Kongres untuk merumuskan undang-undang federal yang komprehensif. Adam Thierer dari R Street Institute, penggagas awal ide ini, bersaksi bahwa kebijakan ini "menawarkan cara cerdas untuk mengatasi masalah ini dengan memberikan ruang bernapas bagi para inovator."
Nasib kebijakan ini masih belum pasti saat akan dibahas di Senat, di mana ia harus melewati proses rekonsiliasi anggaran. Aturan "Byrd" dapat menjadi hambatan besar, karena membatasi ketentuan yang dianggap "tidak relevan" dengan anggaran. Sementara itu, legislator negara bagian tetap melanjutkan upaya mereka, dengan 48 negara bagian telah memperkenalkan legislasi AI pada 2025 dan 26 negara bagian sudah memberlakukan setidaknya 75 kebijakan AI baru.