Blok BRICS yang telah diperluas, kini mewakili lebih dari 40% populasi dunia dan 44% PDB global, mengambil sikap tegas terkait regulasi kecerdasan buatan (AI) dengan secara resmi menyerukan kepemimpinan PBB dalam tata kelola AI global.
Dalam deklarasi yang diadopsi pada 7 Juli di Rio de Janeiro, para pemimpin BRICS menggambarkan AI sebagai "kesempatan unik untuk mendorong pembangunan menuju masa depan yang lebih sejahtera" seraya menekankan bahwa kerangka tata kelola harus "memitigasi risiko potensial dan memenuhi kebutuhan semua negara, termasuk negara-negara di Selatan Global."
Proposal ini secara langsung menantang pendekatan tata kelola AI yang didominasi Barat, dengan BRICS menegaskan bahwa setiap kerangka global harus "representatif, berorientasi pada pembangunan, dapat diakses, inklusif, dinamis, responsif" serta menghormati kedaulatan nasional. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, yang negaranya memegang presidensi BRICS 2025, menyatakan bahwa "dengan mengadopsi Deklarasi Tata Kelola Kecerdasan Buatan, BRICS mengirimkan pesan yang jelas dan tegas: teknologi baru harus beroperasi dalam kerangka tata kelola yang adil, inklusif, dan setara."
Deklarasi tersebut menyerukan pengembangan "spesifikasi teknis dan protokol" yang melibatkan sektor publik dan lembaga-lembaga PBB untuk memastikan "kepercayaan, interoperabilitas, keamanan, dan keandalan" di seluruh platform AI. Deklarasi ini juga mendorong kolaborasi open-source, perlindungan kedaulatan digital, persaingan yang adil di pasar AI, serta perlindungan hak kekayaan intelektual yang tidak menghambat alih teknologi ke negara berkembang.
Para analis mencatat bahwa langkah ini merupakan perkembangan geopolitik yang signifikan dalam kebijakan teknologi. Igor Makarov, kepala Departemen Ekonomi Dunia di Higher School of Economics Rusia, mengamati bahwa "tata kelola global di bidang kecerdasan buatan pada dasarnya belum ada," sehingga BRICS berpotensi memimpin pembentukan institusi di bidang yang sedang berkembang ini.
Posisi BRICS terkait tata kelola AI diperkirakan akan membentuk keterlibatan blok ini dalam isu-isu teknologi sepanjang 2025 di bawah tema presidensi Brasil "Memperkuat Kerja Sama Selatan Global untuk Tata Kelola yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan." Seiring AI semakin merambah perekonomian global, inisiatif ini dapat sangat memengaruhi bagaimana standar internasional AI ditetapkan dan ditegakkan.