Sebuah koalisi otoritas regulasi internasional telah memperkenalkan regulasi baru yang luas untuk teknologi chatbot AI, menandai momen penting dalam tata kelola AI global.
Pedoman yang diumumkan pada 11 Juni ini menetapkan persyaratan transparansi wajib yang mengharuskan perusahaan secara jelas mengungkapkan kepada pengguna saat mereka berinteraksi dengan AI, bukan manusia. Langkah ini diambil seiring dengan melonjaknya penggunaan chatbot AI, di mana platform seperti ChatGPT telah mencapai lebih dari 400 juta pengguna aktif mingguan pada awal 2025.
Regulasi ini juga mewajibkan standar penggunaan etis, meminta pengembang untuk menerapkan perlindungan terhadap keluaran yang berbahaya, termasuk protokol penanganan diskusi terkait menyakiti diri sendiri dan mekanisme untuk mencegah penyebaran informasi menyesatkan. Perusahaan juga harus membangun kerangka akuntabilitas untuk melacak dan mengurangi bias dalam sistem mereka.
Pendekatan koalisi ini menyeimbangkan inovasi dengan pengembangan yang bertanggung jawab, menghindari pelarangan total dan memilih klasifikasi berbasis risiko yang mirip dengan EU AI Act, yang mulai diterapkan sebagian pada Februari 2025. Namun, kerangka kerja global baru ini melangkah lebih jauh dengan menetapkan persyaratan spesifik untuk teknologi chatbot.
Batas waktu implementasi enam bulan menuai reaksi beragam dari para pemimpin industri. Sementara perusahaan AI besar umumnya mendukung regulasi yang distandarisasi, pengembang skala kecil mengkhawatirkan biaya kepatuhan. Regulasi ini hadir di tengah lanskap regulasi yang kompleks, di mana AS mengambil pendekatan yang lebih permisif di bawah pemerintahan Trump, sementara Uni Eropa terus melaksanakan AI Act yang komprehensif.
Regulasi-regulasi ini hadir di saat krusial ketika AI semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari, dan para ahli menilai kebijakan ini dapat menjadi model bagi kerja sama internasional di masa depan dalam tata kelola AI.