Senat Amerika Serikat memberikan pukulan telak terhadap ambisi legislatif Big Tech dengan membatalkan ketentuan yang akan memberlakukan moratorium selama satu dekade terhadap regulasi kecerdasan buatan (AI) di tingkat negara bagian.
Ketentuan kontroversial yang awalnya dimasukkan dalam legislasi kebijakan domestik besar-besaran Presiden Trump yang dijuluki 'One Big Beautiful Bill' ini digagalkan melalui pemungutan suara hampir bulat 99-1 dalam sidang malam Senat pada 1 Juli. Senator Marsha Blackburn (R-Tennessee), yang sebelumnya mengupayakan versi kompromi dari ketentuan tersebut, akhirnya memimpin upaya untuk menghapusnya sepenuhnya.
Raksasa teknologi seperti OpenAI dan Google sangat mendukung moratorium ini, dengan alasan bahwa harus menavigasi berbagai kerangka regulasi di 50 negara bagian akan menciptakan tantangan kepatuhan dan berpotensi memperlambat inovasi Amerika dalam persaingan AI global dengan Tiongkok. CEO OpenAI, Sam Altman, sebelumnya bersaksi bahwa 'sangat sulit membayangkan kami bisa mematuhi 50 set regulasi yang berbeda.'
Namun, ketentuan ini menghadapi penolakan luas yang tak terduga dari kedua sisi spektrum politik. Koalisi bipartisan yang terdiri dari lebih dari 260 legislator negara bagian dari seluruh 50 negara bagian, 40 jaksa agung negara bagian, dan 17 gubernur Partai Republik secara terbuka menentang ketentuan tersebut. Para kritikus berpendapat bahwa hal ini akan melemahkan hak negara bagian dan menghilangkan perlindungan penting bagi konsumen dari potensi bahaya AI, termasuk deepfake, diskriminasi algoritmik, dan pelanggaran privasi.
'Ketentuan ini bisa membuat Big Tech terus mengeksploitasi anak-anak, kreator, dan kaum konservatif,' ujar Senator Blackburn kepada Wired, menjelaskan penolakannya. 'Sampai Kongres mengesahkan legislasi federal yang bersifat preemptif seperti Kids Online Safety Act dan kerangka privasi daring, kita tidak bisa melarang negara bagian membuat undang-undang yang melindungi warganya.'
Keputusan Senat ini mempertahankan lanskap regulasi saat ini di mana negara bagian tetap memiliki kewenangan atas teknologi AI. Per Juli 2025, seluruh 50 negara bagian beserta District of Columbia, Puerto Rico, dan Kepulauan Virgin telah mengajukan legislasi terkait AI, dengan lebih dari setengahnya telah memberlakukan beberapa bentuk undang-undang AI. Contoh penting termasuk pembatasan model AI 'frontier' di New York serta regulasi di Colorado, Utah, Texas, dan Montana.
Meskipun industri teknologi mengalami kekalahan dalam pemungutan suara ini, para ahli memperkirakan upaya untuk menciptakan kerangka regulasi AI federal yang terpadu akan terus berlanjut. Penolakan besar-besaran ini menandakan bahwa proposal di masa depan kemungkinan harus menyeimbangkan kepentingan inovasi dengan perlindungan konsumen yang bermakna, bukan sekadar meniadakan kewenangan negara bagian.