Pemerintah Inggris telah mengambil langkah tegas terhadap penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pembuatan materi pelecehan seksual anak (CSAM) melalui legislasi komprehensif yang menutup celah penting dalam hukum yang ada.
RUU Kejahatan dan Kepolisian, yang diajukan ke Parlemen pada 25 Februari 2025, menciptakan sejumlah tindak pidana baru yang secara khusus menargetkan konten pelecehan anak yang dihasilkan AI. Sementara pembuatan atau kepemilikan gambar pelecehan seksual anak sudah ilegal di Inggris, legislasi baru ini memperluas perlindungan dengan mengkriminalisasi kepemilikan dan distribusi model AI yang dioptimalkan untuk membuat materi tersebut, serta manual yang memberikan instruksi penggunaan AI untuk tujuan ini.
Menteri Dalam Negeri, Yvette Cooper, yang memperkenalkan RUU ini, menekankan urgensi legislasi tersebut dengan menyatakan bahwa "AI membuat pelecehan anak semakin parah" dan aktivitas predator secara daring sering kali berujung pada pelecehan fisik. Internet Watch Foundation (IWF) melaporkan bahwa gambar pelecehan seksual anak yang dihasilkan AI meningkat hampir lima kali lipat pada 2024, dengan lebih dari 3.000 gambar kriminal diidentifikasi hanya dalam satu forum dark web selama periode pemantauan satu bulan.
Legislasi ini memperkenalkan beberapa ketentuan kunci: mengkriminalisasi kepemilikan, pembuatan, atau distribusi alat AI yang dirancang untuk menghasilkan CSAM (dapat dihukum hingga lima tahun penjara); melarang kepemilikan 'manual pedofil' AI yang mengajarkan cara menggunakan AI untuk membuat materi pelecehan; menciptakan tindak pidana khusus bagi mereka yang mengelola situs web untuk berbagi konten pelecehan seksual anak (dapat dihukum hingga 10 tahun penjara); serta memberikan kewenangan baru kepada petugas Border Force untuk memaksa individu membuka perangkat digital mereka untuk pemeriksaan saat masuk atau keluar dari Inggris.
Para ahli perlindungan anak menyambut baik legislasi ini. Manajer Kebijakan Keamanan Anak Daring NSPCC, Rani Govender, menyebut langkah ini "menggembirakan melihat pemerintah bertindak" seraya mencatat bahwa layanan Childline mereka secara rutin mendengar dari anak-anak yang hancur akibat gambar AI yang dibuat tentang mereka. IWF juga mendesak pemerintah lain di seluruh dunia untuk memperkenalkan langkah serupa demi memastikan keselarasan internasional dalam memerangi penyebaran pelecehan seksual anak yang dihasilkan AI.
RUU Kejahatan dan Kepolisian saat ini tengah dibahas di Parlemen, dengan Komite RUU Publik menelaahnya secara rinci sebelum melaporkan kembali ke Dewan pada pertengahan Mei 2025. Legislasi ini menjadi langkah penting dalam menyesuaikan kerangka hukum untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang akibat teknologi kecerdasan buatan yang disalahgunakan untuk tujuan kriminal.