Dalam tantangan signifikan terhadap otoritas federal atas teknologi baru, sekelompok bipartisan yang terdiri dari 40 jaksa agung negara bagian mengirimkan surat kepada Kongres pada hari Jumat untuk menentang usulan Partai Republik yang akan mencegah negara bagian mengatur kecerdasan buatan (AI) selama satu dekade ke depan.
Langkah ini, yang disisipkan dalam legislasi pemotongan pajak Presiden Donald Trump, akan langsung membatalkan semua regulasi AI di tingkat negara bagian di seluruh negeri. "Menerapkan moratorium luas terhadap semua tindakan negara bagian, sementara Kongres gagal bertindak di bidang ini, adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan merampas perlindungan yang wajar bagi konsumen," demikian pernyataan koalisi dalam surat mereka.
Kelompok ini mencakup jaksa agung dari Partai Republik seperti Ohio, Tennessee, Arkansas, Utah, dan Virginia, bersama rekan-rekan Demokrat dari negara bagian seperti California dan New York. Jaksa Agung Carolina Selatan Alan Wilson, seorang Republikan, secara khusus vokal dalam kritiknya: "AI membawa janji nyata, tetapi juga bahaya nyata, dan Carolina Selatan telah bekerja keras untuk melindungi warga kami. Sekarang, alih-alih mengambil langkah nyata, Kongres justru ingin membatasi kami dan memaksakan kebijakan seragam dari Washington tanpa arah yang jelas. Itu bukan kepemimpinan, itu adalah intervensi federal yang berlebihan."
Jaksa Agung California Rob Bonta menekankan bahwa larangan tersebut akan menghapus perlindungan konsumen penting yang telah diterapkan di negaranya, termasuk undang-undang yang melarang deepfake AI dalam iklan politik, mewajibkan penyedia layanan kesehatan untuk memberi tahu pasien saat mereka berinteraksi dengan sistem AI, dan mencegah keputusan kebutuhan medis otomatis tanpa pengawasan dokter.
Ketentuan ini diajukan oleh Komite Energi dan Perdagangan DPR sebagai bagian dari rekonsiliasi anggaran dan menghadapi masa depan yang tidak pasti di Senat, di mana aturan prosedural dapat mencegah penyertaannya. Pemimpin industri seperti Google mendukung moratorium ini, menyebutnya sebagai "langkah awal penting untuk melindungi keamanan nasional dan memastikan kepemimpinan AI Amerika tetap berlanjut."
Perdebatan ini menyoroti ketegangan yang terus meningkat antara inovasi dan regulasi di sektor AI yang berkembang pesat. Sementara perusahaan teknologi berpendapat bahwa regulasi yang berbeda-beda di setiap negara bagian akan menghambat pengembangan dan daya saing melawan pesaing dari Tiongkok, pejabat negara bagian menegaskan bahwa tanpa alternatif federal, moratorium ini justru menciptakan kekosongan regulasi yang berbahaya untuk teknologi yang sudah mulai mengubah masyarakat Amerika.