Senator Elizabeth Warren mendesak Pentagon untuk memastikan adanya persaingan yang adil dalam proses kontrak kecerdasan buatan (AI) di tengah kekhawatiran yang berkembang mengenai konsentrasi pasar dan keamanan data di lanskap teknologi pertahanan yang berkembang pesat.
Dalam surat tertanggal 28 Mei yang ditujukan kepada Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Warren mendorong Departemen Pertahanan untuk menerapkan praktik kompetitif yang kuat dalam pengadaan AI. "Saya ingin memastikan bahwa keputusan pengadaan DoD mendorong persaingan dan menghindari konsolidasi yang dapat menyebabkan harga lebih tinggi, konsentrasi risiko, serta menghambat inovasi," tulis Warren, seraya meminta tanggapan sebelum 11 Juni terkait praktik akuisisi AI di departemen tersebut.
Kekhawatiran Warren muncul seiring chatbot AI Grok milik miliarder teknologi Elon Musk, yang dikembangkan oleh perusahaannya xAI, dilaporkan semakin banyak digunakan di lembaga pemerintah federal. Musk sendiri diketahui bertemu dengan Hegseth dan tim xAI di Pentagon pada 21 Mei — kunjungan keduanya ke markas besar departemen tersebut dalam beberapa bulan terakhir.
Surat Warren secara khusus mempertanyakan bagaimana Pentagon berencana mencegah vendor lock-in dan melindungi data pemerintah, dengan menanyakan secara tegas: "Bagaimana DoD berencana memastikan data pemerintah tidak digunakan secara ilegal untuk melatih algoritma AI komersial?"
Waktu permintaan ini cukup krusial, mengingat Pentagon telah menggelontorkan kontrak senilai US$9 miliar kepada perusahaan teknologi besar seperti Google, Oracle, Microsoft, dan Amazon untuk membangun jaringan komputasi awan mereka, serta mengajukan tambahan anggaran US$1,8 miliar untuk program AI pada tahun fiskal 2025.
Dorongan untuk persaingan ini sejalan dengan upaya legislatif Warren secara lebih luas. Pada Mei 2025, ia bersama Senator Republik Eric Schmitt kembali mengajukan RUU bipartisan Protecting AI and Cloud Competition in Defense Act, yang bertujuan memastikan kontrak Pentagon untuk alat AI dan komputasi awan mengutamakan ketahanan dan persaingan, serta mencegah monopoli Big Tech mendominasi pasar. RUU ini akan mewajibkan proses pemberian kontrak secara kompetitif untuk layanan komputasi awan dan AI, khususnya bagi vendor yang memiliki kontrak senilai US$50 juta atau lebih dengan departemen tersebut dalam beberapa tahun terakhir.
Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (OMB) pada April lalu juga telah mengeluarkan pedoman yang mengarahkan lembaga federal untuk memastikan pengadaan AI dilakukan secara kompetitif. Namun, pedoman ini secara khusus mengecualikan aplikasi pertahanan dan keamanan nasional—sesuatu yang dipandang sejumlah anggota parlemen sebagai celah pengawasan besar di sektor AI pertahanan yang berkembang pesat.