Para legislator Amerika Serikat mengambil langkah tegas untuk mencegah kecerdasan buatan (AI) asal Tiongkok menyusup ke sistem pemerintahan melalui sebuah RUU bipartisan baru yang diperkenalkan pada hari Rabu di kedua majelis Kongres.
'No Adversarial AI Act', yang diprakarsai oleh Perwakilan John Moolenaar (R-MI) dan Raja Krishnamoorthi (D-IL) di DPR, akan melarang semua lembaga eksekutif AS menggunakan model AI yang dikembangkan di Tiongkok, Rusia, Iran, atau Korea Utara. Legislasi ini secara khusus menargetkan DeepSeek, perusahaan AI asal Tiongkok yang menjadi sorotan pada Januari lalu setelah mengklaim telah mengembangkan model AI yang menyaingi perusahaan AS seperti OpenAI dengan biaya jauh lebih murah.
Di bawah undang-undang yang diusulkan, Federal Acquisition Security Council akan membuat dan memelihara daftar model AI dari negara-negara musuh, yang diperbarui setiap 180 hari. Lembaga federal dilarang membeli atau menggunakan teknologi ini tanpa mendapatkan pengecualian dari Kongres atau Office of Management and Budget. RUU ini juga memuat ketentuan yang memungkinkan teknologi dihapus dari daftar terlarang jika dapat membuktikan tidak dikendalikan atau dipengaruhi oleh negara asing yang bermusuhan.
"AS harus menarik garis tegas: sistem AI yang bermusuhan tidak punya tempat di dalam pemerintahan kita," kata Moolenaar dalam pernyataannya. "Legislasi ini menciptakan firewall permanen untuk menjaga AI musuh keluar dari jaringan paling sensitif kita—di mana kompromi terlalu berisiko."
RUU ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran keamanan terkait DeepSeek, yang sudah dilarang oleh beberapa perusahaan dan lembaga pemerintah AS. Peneliti keamanan mengaitkan DeepSeek dengan operasi militer dan intelijen Tiongkok, dengan kebijakan privasinya secara eksplisit menyatakan bahwa data pengguna AS disimpan di Tiongkok.
Legislasi ini ikut disponsori oleh Perwakilan Ritchie Torres (D-NY) dan Darin LaHood (R-IL) di DPR, serta Senator Rick Scott (R-FL) dan Gary Peters (D-MI) di Senat, mencerminkan kekhawatiran bipartisan yang luas terkait implikasi keamanan nasional dari teknologi AI asing di sistem pemerintahan.