Dalam kemenangan penting bagi hak privasi konsumen, Google telah setuju membayar $1,375 miliar untuk menyelesaikan gugatan yang diajukan Jaksa Agung Texas, Ken Paxton, terkait dugaan praktik pengumpulan data ilegal.
Penyelesaian yang diumumkan pada 9 Mei 2025 ini mengakhiri dua gugatan yang diajukan pada 2022, yang menuduh raksasa teknologi tersebut secara tidak sah melacak lokasi pengguna meskipun pengaturan lokasi telah dinonaktifkan, mengumpulkan data biometrik tanpa persetujuan yang layak, serta menyesatkan pengguna terkait perlindungan privasi yang ditawarkan oleh mode Incognito di Chrome.
"Selama bertahun-tahun, Google diam-diam melacak pergerakan orang, pencarian pribadi, bahkan sidik suara dan geometri wajah mereka melalui produk dan layanan mereka," kata Paxton dalam pernyataannya. "Penyelesaian senilai $1,375 miliar ini adalah kemenangan besar bagi privasi warga Texas dan menjadi peringatan bagi perusahaan bahwa mereka akan membayar mahal jika menyalahgunakan kepercayaan kami."
Gugatan tersebut menuduh Google melanggar Capture or Use of Biometric Identifier Act milik Texas dengan mengumpulkan jutaan data biometrik, termasuk geometri wajah dan sidik suara, melalui layanan seperti Google Photos, Google Assistant, dan Nest Hub Max tanpa memperoleh persetujuan yang jelas dari pengguna.
Juru bicara Google, José Castañeda, mengatakan perusahaan tidak mengakui kesalahan atau tanggung jawab dalam penyelesaian ini. "Penyelesaian ini menuntaskan sejumlah klaim lama, banyak di antaranya sudah diselesaikan di tempat lain, terkait kebijakan produk yang sudah lama kami ubah," ujar Castañeda. Penyelesaian ini tidak mengharuskan Google melakukan perubahan baru pada produk atau praktik privasinya.
Penyelesaian senilai $1,375 miliar ini jauh melampaui penyelesaian privasi sebelumnya dengan Google, termasuk kesepakatan $391 juta yang dicapai oleh koalisi 40 negara bagian dan penyelesaian $93 juta dengan California. Kesepakatan ini terjadi hampir 10 bulan setelah Texas mendapatkan penyelesaian serupa senilai $1,4 miliar dengan Meta atas tuduhan pengumpulan dan penggunaan data pengenalan wajah tanpa izin.
Seiring perusahaan teknologi terus menghadapi pengawasan regulasi yang semakin ketat terkait praktik pengumpulan data, penyelesaian ini menjadi momen penting dalam perjuangan berkelanjutan untuk hak privasi digital dan menandakan bahwa negara-negara bagian kini mengambil pendekatan yang lebih agresif dalam menegakkan undang-undang perlindungan konsumen terhadap raksasa teknologi.